Khamparan - Gubernur Jambi Al Haris menilai belum adanya keterbukaan Pemerintah Pusat terkait pembiayaan ganti rugi lahan milik masyarakat dalam rencana pembangunan jalan Tol Sumatera. Padahal target 2024 mendatang tol tersebut sudah bisa dinikmati oleh masyarakat.
"Persoalan pembangunan tol trans Sumatera karena saat ini yang belum nyambung itu (dari-red) Palembang Jambi. Ini belum ada keterbukaan dari Pemerintah Pusat terkait rencana-rencana pembiayaannya," katanya, saat Rakor Gubernur se Sumatera di Riau, Kamis (30/6/2022).
Rakor juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) John Wempi Wetipo dan Kementerian PPN/Bappenas RI."Kita mendesak kemaren ada sekitar Rp90 Miliar (M) lebih ganti rugi lahan yang akan dibayarkan dan masyarakat sudah minta untuk sekali dibayarkan," tegas Al Haris.
Menurut Al Haris, ini dipandang perlu untuk di pertimbangkan dan segera dituntaskan karena menyangkut masyarakat, dikhawatirkan ketika masyarakat berubah pikiran maka ini tentu akan membuat repot dalam hal mengurusnya.
"Saya harap Lembaga manajemen aset negara (LMAN) untuk segera menuntaskan masalah ini. Saya berharap memang persoalan pembebasan lahan ini bisa diselesaikan, sementara LMAN sampai saat ini belum menyampaikan persoalannya apa. Karena keberadaan tol Sumatera ini penting secara ekonomi," pungkasnya. (*)
