Khamparan.com - Ketua DPRD Jambi, Edi Purwanto melakukan pertemuan dengan sejumlah warga yang mengatasnamakan perwakilan Aliansi Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (GESTUR). Pertemuan ini dalam hal membahas soal konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan di Jambi.
Pertemuan Edi Purwanto dan warga itu dilakukan pada Selasa (26/9). Edi selaku pimpinan dewan mendengar soal pembahasan masyarakat terkait konflik lahan antara Desa Sumber Jaya dengan PT FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari), serta eks PT RKK (Ricky Kurniawan Pertapersada).
Tidak hanya mempersoalkan terkait dengan konflik lahan saja, pada kesempatan secara terbuka itu, perwakilan masyarakat meminta agar Ketua DPRD Jambi untuk mendorong pembebasan 28 orang yang disebutkan sebagai korban kriminalisasi dari konflik lahan yang terjadi.
Edi Purwanto memang kerap aktif dalam mencari penyelesaian konflik lahan di Jambi. Cara Edi itu sebagai pimpinan DPRD Jambi tentunya patut diacungkan jempol.
Edi Purwanto menyebut bahwa komitmen dalam penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi tidak pernah berubah. Edi Purwanto mengungkapkan bahwa DPRD Provinsi Jambi sudah membentuk pansus konflik lahan, dan hingga kini rekomendasi-rekomendasi penyelesaian konflik lahan terus dikawal.
"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa saya dan DPRD Jambi komitmen terkait penyelesaian konflik lahan di Jambi. Kami DPRD Jambi sudah membentuk pansus konflik lahan dan rekomendasi penyelesaian konflik tersebut sudah kami serahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti sebagai eksekutor," kata Edi Purwanto, Rabu (27/9/2023).
Di sisi lain, terkait dengan permintaan dari masyarakat atas beberapa warga yang kini ditahan dan minta untuk dibebaskan, Edi Purwanto akan mencoba melakukan komunikasi bersama dengan Kapolda Jambi. Namun disebutkan oleh Edi Purwanto bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi hukum, namun akan mencoba mengkomunikasikan dan menemukan solusi terbaik.
"Terhadap permintaan pembebasan beberapa warga itu dalam satu atau dua hari ini saya akan coba komunikasikan dengan pak Kapolda, kita akan carikan solusinya seperti apa, karena tentu saya tidak bisa mengintervensi hukum, namun saya akan upayakan ada solusi terbaik,"pungkasnya.
