Jambi - Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni
mengatakan, keberhasilan penurunan prevalensi stunting butuh keseriusan
& komitmen pemerintah pusat - daerah dengan melibatkan kerja sama
multisektor yang terintegrasi, sehingga generasi cerdas untuk mewujudkan
Indonesia sehat dan maju dapat terwujud.
Ia menambahkan,
kerjasama multisektor bisa juga dengan melibatkan Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk mendukung Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menangani stunting.
Mengingat salah satu pendekatan strategis menurunkan stunting adalah
melalui keluarga.
"Saat ini angka kelahiran total/Total
Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi Tahun 2020 sebesar 2,49 anak dengan
target penurunan menjadi 2,23 anak dan angka tingkat kebutuhan ber-KB
yang tidak terpenuhi (unmet need) di Provinsi Jambi yang masih tinggi,
sehingga dibutuhkan beberapa renstra yang tepat sasaran untuk
penurunanan angka unmet need tersebut. Pada kesempatan ini pula saya
ingin menyampaikan beberapa arah kebijakan pembangunan keluarga,
kependudukan dan KB pada tahun ini," ujarnya saat membuka Rapat
Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi
Jambi di aula Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Rabu (24/2/2021).
Dalam
rangka mengurangi prevalensi stunting di Indonesia, Pj Gubernur Jambi
menyampaikan, Pemerintah melakukan intervensi, yaitu intervensi Gizi
Spesifik dan Gizi Sensitif. Intervensi gizi sensitif ditujukan kepada
anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi dalam
penurunan stunting.
"Untuk Provinsi Jambi, dalam rentang
waktu 2018 – 2021, sasaran keluarga terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan
(HPK) sebanyak 39.464 keluarga yang mempunyai baduta dan ibu hamil,
sehingga diperlukan langkah penguatan program pembangunan keluarga dalam
upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang
sehat," paparnya.
Dikatakan Pj Gubernur Jambi, terkait hal tersebut di atas, BKKBN harus menjadi motor utama untuk penanganan stunting.
"Kami
laporkan dalam Rakorgub dengan Menteri PPN/Bappenas, Jambi sebagai
provinsi kelima di Indonesia dengan prevalansi stunting terendah. Kami
sudah memohon kepada Menteri PPN/Bappenas mestinya ada penghargaan
khusus berupa Dana Insentif Daerah," ungkap Pj Gubernur Jambi.
Selain
itu, Ibu Nunung, sapaan akrabnya mengatakan, kehadiran Bappeda Provinsi
Jambi dalam Rakorda ini sangat baik. "Mengingat BKKBN tidak bisa
mengintervensi perencanaan pembangunan daerah, namun dengan adanya
sinergi dan koordinasi, peranan BKKBN bisa lebih maksimal," ujarnya.
Lebih
lanjut ditambahkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri tersebut,
terkait stunting, dari 27,7 persen rata-rata nasional, angka stunting
Provinsi Jambi di bawah rata-rata nasional.
"Dari 11
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, beberapa Bupati akan dilantik. Ini
penting, kalau Bappeda tidak mengawal program stunting dalam RPJMD tak
lama dilantik Kepala Daerah baru, ini mubazir karena Kemendagri sudah
mengatur payung hukumnya," ujarnya.
Pj Gubernur Jambi kembali
menekankan agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendorong
& memastikan agar menginternalisasikan Stunting kedalam dokumen
perencanaan pembangunan daerah.
"Bersama-sama mendorong
Bappeda memasukkan dalam RPJMD agar bisa masuk dalam anggaran Program
APBD selama 5 tahun ke depan," imbuhnya.
Rakorda ini, lanjut
Pj Gubernur Jambi, diharapkan bukan hanya datang mendengarkan orang
pidato, tapi harus ada rekomendasi kongkrit untuk program-program yang
mendukung Program Bangga Kencana terutama penurunan stunting.
Diungkapkan Pj Gubernur, masih ada daerah yang belum menjadikan isu stunting sebagai isu utama prioritas dalam RPJMD-nya.
"Dalam
sambutan ini saya bicara agak teknis, karena selain Pj Gubernur Jambi,
saya juga Dirjen Bina Bangda yang selama ini konsen mengampu isu
stunting. Selain itu, di Ditjen Bangda Kemendagri, kami telah
menerbitkan petunjuk teknis bagi pemerintah provinsi untuk melakukan
penilaian kinerja kabupaten atau kota dalam melaksanakan delapan aksi
konvergensi penurunan stunting," urainya.
Karena itu, Pj
Gubernur berpesan kepada Perwakilan BPPN di Jambi untuk serius menangani
stunting. Kata dia, tentu saja tidak ingin kehilangan generasi kita
menjadi generasi stunting.
"Atas izin dan ridho Allah SWT dan
perkenan Bapak Ibu semua, maka Rapat Koordinasi Daerah Program Bangga
Kencana Tingkat Provinsi Jambi dengan tema 'Meningkatkan Strategi
Implementasi Program Bangga Kencana Melalui Lintas Sektor, Dalam Rangka
Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi Tahun 2021' saya
nyatakan dibuka," ucap Pj Gubernur Jambi saat membuka Rakorda Perwakilan
BKKBN Provinsi Jambi Tahun 2021.
Di kesempatan yang sama,
Ketua Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Munawar Ibrahim mengungkapkan, di
tahun 2021, pihaknya fokus untuk menurunkan angka stunting dengan
Program Bangga Kencana.
Dikatakan dia, Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) adalah program yang berfokus dan menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan, dimana program ini mengarahkan bagaimana keluarga mempunyai rencana berkeluarga, mempunyai anak, mempunyai pendidikan sehingga terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas.(*)
