JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta agar penyusunan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) benar-benar memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan potensi daerah. Edi juga mengusulkan agar melibatkan DPRD, dalam perencanaan sampai monitoring pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus).
Hal itu diutarakan Edi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Jakarta, Kamis (17/6/2021) lalu.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini mencontohkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Jambi. “Di Jambi kita rawan Karhutla, seharusnya dana APBN bisa maksimal untuk membantu kita mengatasi itu, dari potensi kita punya TNKS misalnya, kita harap APBN juga bisa fokus ke situ,” kata Edi.
Terkait DAK, Edi juga menyampaikan agar alokasi transfer DAK benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Bukan hanya karena sebatas faktor koneksi.
“Kalau cuma karena ada channel (koneksi,red), bagaimana kami Jambi yang tidak punya orang di kementerian? Jadi cuma daerah yang punya orang aja yang alokasi DAK-nya besar,” kata Edi.
Edi berharap tidak ada conflict of interest dalam perencanaan ataupun pengusulan alokasi DAK.
“Jangan sampai cuma kepentingan proyek, DAK seharusnya membantu menyelesaikan permasalahan daerah, apa prioritas kebutuhan daerah, bukan membangun sesuatu yang daerah nggak butuh, atau nggak maksimal membangunnya,” terang Wakil Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) ini.
Edi juga meminta pemerintah pusat bisa menyederhanakan pola transfer dana perimbangan dari pusat ke daerah.
“Selama ini kan ada DAK, DAU, ada juga lewat balai, kenapa tidak kita sederhanakan saja sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan potensi daerah,” pungkasnya. (*)
